Solo Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, Respati: Keselamatan Warga Tak Bisa Ditawar

Wali Kota Solo Respati Ardi memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menegaskan akan menindak tegas setiap penyimpangan demi menjaga keamanan pangan serta keselamatan warga.

chat_bubble_outline 0

SOLO, HARIANKOTA.COM – Pemerintah Kota Surakarta memilih memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas MBG di Balai Kota Solo, Kamis (16/7/2026). Pertemuan diikuti jajaran Forkopimda, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, serta mitra pelaksana MBG.

Dalam evaluasi tersebut, Respati meminta seluruh pihak tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi makanan, tetapi juga memastikan setiap proses memenuhi standar keamanan pangan dan higienitas.

Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama sehingga target Zero Accident MBG dapat terus dipertahankan.

“Komitmen Zero Accident MBG harus terus dijaga agar Kota Solo tetap menjadi contoh pelaksanaan program ini di Jawa Tengah,” ujar Respati.

Ia juga mengingatkan bahwa program yang dibiayai dari anggaran negara tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan apa pun. Pemkot Solo, kata dia, tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat.

“Kalau ada yang berani merugikan program ini, tentu akan kami tindak tegas. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan masyarakat, sehingga tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.

Respati menambahkan, menjaga kualitas pelaksanaan MBG membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Salah satu indikator yang terus diperketat adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh setiap penyedia layanan makanan.

Ia menilai standar tersebut menjadi benteng utama untuk menjamin makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat benar-benar aman dan layak.

Selain itu, Respati meminta seluruh pengelola SPPG, yayasan, mitra, hingga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjalankan tugas secara profesional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Ini adalah amanah dari uang rakyat. Karena itu, manfaat program harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan kualitas layanan yang terbaik,” tandasnya.

 

Tidak ada komentar

Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.

Berita Terbaru Lainnya

Efek Jokowi, PSI Lampung Klaim Tambah 6.000 Anggota Baru

PSI Lampung mengklaim mendapat tambahan 6.000 anggota baru usai kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung. Efek kunjungan tersebut disebut mendorong total anggota ber-KTA PSI di Lampung menjadi 31.200 orang.

23 jam yang lalu