KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Besarnya anggaran yang masih tersisa hingga mencapai Rp214 miliar menjadi sorotan DPRD Kabupaten Karanganyar saat mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Di tengah tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah, legislatif menilai sisa anggaran tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah semakin efektif, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sorotan tersebut mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Karanganyar mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sekitar Rp214 miliar.
Dana itu akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, namun DPRD menegaskan pemanfaatannya harus diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, mengatakan SILPA Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp214 miliar dan akan dimanfaatkan melalui APBD Perubahan untuk mendukung program pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah.
“SILPA tahun 2025 sekitar Rp214 miliar. Nanti akan dimanfaatkan dalam perubahan anggaran untuk mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah,” ujar Bagus, Kamis (9/7/2026).
Menurut Bagus, pembahasan penggunaan SILPA akan dilakukan secara menyeluruh bersama pemerintah daerah agar alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain membahas pemanfaatan SILPA, DPRD juga melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi tersebut mencakup capaian indikator kinerja utama, efektivitas pelaksanaan program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan daerah, hingga berbagai inovasi yang dilakukan organisasi perangkat daerah.
Secara umum, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan selama 2025 berjalan cukup baik. Namun, sejumlah catatan tetap diberikan sebagai bahan perbaikan agar kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan anggaran semakin optimal pada tahun-tahun mendatang.
DPRD juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Kabupaten Karanganyar terhadap dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah didorong lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
“Kami mendorong adanya peningkatan efisiensi sekaligus inovasi dalam menggali potensi daerah. Karanganyar memiliki banyak sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat terus dikurangi,” katanya.
Bagus menambahkan, hingga saat ini DPRD belum menerima usulan dari pemerintah daerah mengenai penggunaan SILPA melalui mekanisme mendahului APBD Perubahan.
Dengan demikian, pembahasan alokasi anggaran tersebut akan dilakukan setelah usulan resmi disampaikan pemerintah daerah.
Ia juga mengungkapkan, sebagian SILPA berasal dari dana transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), yang penyerapannya belum sepenuhnya terealisasi pada tahun anggaran sebelumnya.
DPRD memastikan akan mengawal pembahasan APBD Perubahan secara ketat agar dana Rp214 miliar tersebut dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Harapannya, tambahan ruang fiskal itu mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Karanganyar.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.