SEMARANG, HARIANKOTA.COM – Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah terus menunjukkan progres signifikan.
Hingga April 2026, sebanyak 5.503 unit gedung koperasi telah dibangun dan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S Bramiyanto, mengungkapkan bahwa dari total 8.523 koperasi berbadan hukum, sebanyak 5.887 koperasi telah memetakan lokasi pembangunan. Dari jumlah tersebut, 5.503 unit kini dalam proses pembangunan.
“Sebanyak 1.456 unit di antaranya bahkan sudah selesai 100 persen,” jelas Eddy.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional.
Peran KDKMP dalam mendukung perekonomian masyarakat mulai dirasakan. Puluhan koperasi tercatat telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, ratusan koperasi juga bekerja sama dengan Perum Bulog melalui program Gerakan Pangan Murah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar.
Tak hanya itu, koperasi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Hari Raya.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi.
Menurutnya, hal ini didukung jumlah desa yang besar serta budaya berkoperasi yang sudah mengakar di masyarakat.
“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng sangat besar. Kebijakan Presiden menjadi prioritas, sehingga perlu kolaborasi dari semua pihak,” ujarnya saat audiensi dengan Ahmad Luthfi di Semarang.
Ia menambahkan, percepatan pengembangan KDKMP memerlukan pemetaan yang jelas serta keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, hingga BUMD.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengembangan KDKMP harus dilakukan secara terstruktur dan tidak disamaratakan di setiap daerah.
“Tidak semua KDKMP harus sama. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi wilayah masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak dipaksakan dengan konsep satu desa satu koperasi, melainkan disesuaikan kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pendekatan fleksibel tersebut penting agar KDKMP dapat berkembang secara berkelanjutan, adaptif, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.