SEMARANG, HARIANKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah yang bekerja di kawasan Timur Tengah.
Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan pemerintah telah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia tetap aman.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara Timur Tengah sejak awal situasi memanas. Perkembangan di lapangan terus kami pantau,” kata Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Selain itu, pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada para pekerja migran Indonesia serta warga negara Indonesia yang berada di kawasan tersebut.
Nomor darurat tersebut dapat digunakan untuk melaporkan kondisi atau meminta bantuan jika diperlukan.
“Prinsipnya, negara akan selalu hadir melindungi warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran, di tengah situasi yang berkembang di Timur Tengah,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya PMI asal Jawa Tengah yang berada di wilayah terdampak konflik, Dzulfikar menyebut pihaknya masih melakukan pendataan dan menunggu laporan dari perwakilan Indonesia di luar negeri.
Ia menambahkan, selain pekerja migran, terdapat pula warga Indonesia yang berada di Timur Tengah untuk menjalankan ibadah umrah. Namun sejauh ini kondisi mereka dilaporkan masih aman dan terkendali.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan dan keselamatan PMI asal Jawa Tengah di luar negeri.
Menurutnya, Pemprov Jateng siap mengambil langkah cepat apabila situasi di kawasan tersebut memburuk, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi pemulangan warga.
“Jika situasinya mengharuskan dan warga perlu dipulangkan, tentu akan kami koordinasikan bersama Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri,” ujar Luthfi.
Selain memantau dampak konflik, pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan terhadap PMI asal Jawa Tengah yang mengalami permasalahan di negara tempat bekerja.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, Pemprov Jateng telah membantu proses pemulangan sejumlah pekerja migran yang menghadapi kendala di luar negeri.
“Apabila diperlukan pemulangan, tentu akan kami lakukan sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.