SOLO, HARIANKOTA.COM – Pemerintah Kota Solo tengah bersiap menyesuaikan kebijakan kerja aparatur sipil negara menyusul arahan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA).
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lanjutan sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh di daerah.
“Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut. Kemarin memang sudah ada pengumuman dari pemerintah pusat terkait WFA setiap hari Jumat. Tentunya akan kami sesuaikan dengan aturan pusat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Respati menjelaskan, kebijakan WFA sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan di lingkungan Pemkot Solo, yakni satu kali dalam sebulan setiap hari Rabu.
Sementara itu, penerapan WFH akan dilakukan secara selektif, terutama untuk pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.
“WFH ini bagian dari arahan pemerintah pusat untuk efisiensi. Namun tidak semua sektor bisa menerapkannya,” tegasnya.
Ia memastikan, kebijakan WFH tidak akan berdampak pada layanan publik. Sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan normal dengan sistem tatap muka.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sekolah, puskesmas, dan rumah sakit tidak akan menerapkan WFH,” jelas Respati.
Menurutnya, kebijakan kerja fleksibel hanya akan diberlakukan pada bidang pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Pemerintah Kota Solo menargetkan kebijakan ini dapat segera diberlakukan dalam waktu dekat, sambil menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkot juga akan mendorong perubahan pola mobilitas pegawai melalui program ramah lingkungan.
“Kami juga akan menggalakkan program bike to work. Pegawai kami imbau menggunakan transportasi publik atau kendaraan non-mesin seperti sepeda saat berangkat kerja,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkot Solo juga akan mengurangi penggunaan mobil dinas sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pengurangan kemacetan.
Namun, terkait seberapa besar dampak kebijakan ini terhadap penurunan kepadatan lalu lintas, Respati menyebut pihaknya masih akan melakukan kajian lebih lanjut.
“Nanti akan kami evaluasi. Kebijakan ini akan kami jalankan terlebih dahulu, lalu dilihat dampaknya setelah satu bulan,” ujarnya.
Pemkot Solo menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil tetap mengedepankan keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik.
Dengan kombinasi WFH, WFA, serta dorongan penggunaan transportasi ramah lingkungan, diharapkan beban lalu lintas dapat berkurang tanpa mengorbankan layanan kepada masyarakat.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.