SUKOHARJO, HARIANKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bergerak cepat menjaga stabilitas pemerintahan setelah Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo mendapat mandat untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati Sukoharjo.
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengonsolidasikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
Penugasan tersebut diberikan melalui surat telegram Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diteruskan oleh Gubernur Jawa Tengah. Surat itu diterima pada Sabtu malam dan, menurut Eko, telah berlaku efektif.
“Surat telegramnya berbunyi melaksanakan tugas-tugas Bupati. Informasinya kami terima pada Sabtu malam dan saat ini sudah efektif,” kata Eko Sapto Purnomo usai rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (13/7/2026).
Penugasan itu menyusul proses hukum yang tengah dihadapi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan Plt Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko sebagai tersangka.
Usai menerima mandat, Eko langsung mengumpulkan seluruh kepala OPD untuk menjaga soliditas birokrasi. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara tetap tenang, fokus menjalankan tugas, dan tidak terpengaruh oleh situasi yang sedang berkembang.
“Kami memastikan roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan seluruh program pembangunan tetap berjalan secara normal sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurut Eko, sinergi antarinstansi juga menjadi perhatian utama. Karena itu, Forkopimda sepakat menjaga koordinasi dan kekompakan agar kondisi daerah tetap kondusif.
“Kami Forkopimda tetap solid, tetap kompak, dan berkomitmen menjaga kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Selain membahas keberlangsungan pemerintahan, rapat koordinasi juga memutuskan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sukoharjo tetap diselenggarakan. Namun, sejumlah kegiatan yang bersifat seremonial dan menimbulkan euforia akan dievaluasi.
“Kegiatan yang melibatkan masyarakat tetap kami laksanakan. Untuk rincian penyesuaiannya nanti akan disampaikan panitia HUT melalui rilis resmi,” jelas Eko.
Pemkab Sukoharjo berharap seluruh agenda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal sehingga masyarakat tidak terdampak oleh dinamika yang sedang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.