WONOGIRI, HARIANKOTA.COM – PT Djarum bersama Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperbaiki 10 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Eromoko.
Bantuan tersebut menyasar warga di Desa Minggarharjo dan Desa Ngadirejo, sementara di tingkat kabupaten masih terdapat lebih dari 11 ribu RTLH yang membutuhkan penanganan.
Penyerahan 10 rumah tersebut menjadi bagian dari upaya kolaboratif untuk memperluas cakupan perbaikan hunian warga. Bagi Pemkab Wonogiri, dukungan tersebut turut membantu pemerintah menangani persoalan RTLH yang jumlahnya masih cukup besar.
Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno mengatakan penanganan RTLH tidak dapat dilakukan sekaligus karena jumlah rumah yang membutuhkan perbaikan masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan penanganan dalam satu tahun.
“Untuk tahun ini kita menargetkan RTLH ada 652, kalau tidak salah,” kata Imron, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (27/8/2026).
Ia menjelaskan Pemkab Wonogiri terus mengupayakan berbagai sumber dukungan untuk mempercepat pengurangan RTLH.
Selain anggaran daerah, pemerintah juga menampung dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta aspirasi anggota DPR RI.
Menurut Imron, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar semakin banyak rumah warga yang dapat ditingkatkan kelayakannya.
“Makanya kita sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman aspirasi untuk masalah rumah tidak layak huni,” ujarnya.
General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto, mengatakan penentuan penerima bantuan dilakukan melalui usulan pemerintah setempat.
Usulan tersebut kemudian diverifikasi di lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan dan memang membutuhkan bantuan.
Salah satu pertimbangan utama adalah kondisi kepemilikan rumah. Penerima diutamakan merupakan warga yang memiliki rumah sendiri dan rumah tersebut menjadi satu-satunya hunian yang dimiliki.
Verifikasi status kepemilikan dinilai penting untuk memastikan rumah yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan penerima tanpa menimbulkan persoalan kepemilikan di kemudian hari.
“Yang dibantu adalah yang punya rumah cuma satu-satunya,” ujar Achmad.
Achmad mengatakan pembangunan rumah diarahkan untuk memenuhi tiga aspek utama, yakni aman, nyaman, dan sehat.
Karena itu, konstruksi rumah menggunakan sejumlah material yang disesuaikan dengan standar pembangunan, antara lain pondasi beton, dinding hebel, serta rangka baja ringan.
Pengawasan pembangunan dilakukan bersama. Selain pengawasan dari pihak pelaksana, pemerintah setempat juga dilibatkan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Pemkab Wonogiri menargetkan penanganan sekitar 652 RTLH pada tahun ini. Namun, angka tersebut masih jauh dari total RTLH yang disebut mencapai lebih dari 11 ribu unit.
Kondisi itu menunjukkan penanganan RTLH di Wonogiri membutuhkan proses bertahap dan tidak cukup hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan.
Pemerintah daerah pun terus membuka ruang kolaborasi agar penanganan rumah tidak layak huni dapat menjangkau lebih banyak warga.
Sementara itu, PT Djarum menyampaikan rencana melanjutkan program pembangunan rumah layak huni pada 2027. Untuk Wonogiri, alokasi bantuan masih akan ditentukan dengan perkiraan sekitar 10 hingga 15 rumah.
Bagi Wonogiri, perbaikan setiap rumah menjadi bagian dari pekerjaan yang lebih besar: mengurangi secara bertahap ribuan RTLH sekaligus memastikan warga memiliki hunian yang lebih aman dan layak.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.