SOLO, HARIANKOTA.COM – Presiden RI ke 7 Joko Widodo menepis anggapan bahwa dana subsidi dan pembiayaan yang dialokasikan untuk proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi beban atau kerugian bagi keuangan negara.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan publik secara luas.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjawab sorotan publik terkait laporan kerugian pada tahun pertama operasional kereta cepat Jakarta–Bandung. Menurutnya, proyek transportasi massal tidak bisa diukur dengan logika bisnis konvensional.
“Transportasi publik adalah layanan untuk masyarakat. Ukurannya bukan profit, tetapi manfaat sosial dan efisiensi ekonomi,” ujar Jokowi di Solo.
Presiden menilai, pembangunan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan Whoosh merupakan langkah strategis untuk mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota-kota besar.
Data pemerintah menunjukkan, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika dihitung bersama wilayah Jabodetabek dan Bandung, nilainya bisa menembus Rp100 triliun setiap tahun.
“Kalau tidak ada perubahan besar dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, kerugian itu akan terus terjadi,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, subsidi transportasi publik bukanlah bentuk pemborosan, melainkan tanggung jawab negara untuk menjamin layanan dasar masyarakat perkotaan.
Sebagai contoh, MRT Jakarta saat ini disubsidi sekitar Rp800 miliar per tahun, dan jumlahnya akan naik hingga Rp4,5 triliun setelah seluruh jaringan rampung.
“Subsidi bukan kerugian. Itu investasi untuk membangun kota yang efisien, produktif, dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya mengukur social return on investment (SROI) — atau keuntungan sosial — dari proyek transportasi. Menurutnya, manfaat tersebut bisa berupa penurunan polusi udara, penghematan waktu perjalanan, peningkatan produktivitas kerja, serta pertumbuhan ekonomi di sekitar jalur transportasi.
Sejak resmi beroperasi, Kereta Cepat Whoosh telah mengangkut lebih dari 12 juta penumpang. Jokowi menyebut hal itu sebagai sinyal positif bahwa masyarakat mulai beralih ke transportasi publik.
“Sekarang mulai terlihat munculnya kawasan ekonomi baru, UMKM, dan destinasi wisata di sekitar stasiun Whoosh. Ini multiplier effect nyata,” ungkapnya.
Menjawab kritik tentang besarnya subsidi, Presiden menegaskan bahwa praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara maju.
“Di Jepang, Korea, hingga kota besar seperti London dan Paris, pemerintah ikut menanggung sampai 50 persen dari biaya operasional transportasi publik. Itu kebijakan umum,” jelasnya.
Menurut Jokowi, keberadaan subsidi justru memastikan layanan publik bisa terus berjalan dan mendukung efisiensi ekonomi jangka panjang.
Ia optimistis, seiring meningkatnya jumlah penumpang dan efisiensi operasional, beban subsidi akan berkurang secara bertahap.
“Semakin banyak yang naik transportasi umum, makin ringan beban subsidi. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan kota dan rakyat,” tutup Presiden.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.