KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Dua mantan ajudan Bupati Karanganyar periode 2003-2013, Rina Iriani, kembali menjadi sorotan setelah dipercaya menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.
Keduanya adalah Ardianto dan Beti Endar Kusumawati, yang resmi dilantik Bupati Karanganyar Rober Christanto dalam rotasi dan promosi pejabat administrator yang digelar di lingkungan Pemkab Karanganyar.
Ardianto yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak pada Badan Keuangan Daerah (BKD), kini dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karanganyar, salah satu OPD yang memiliki peran penting dalam pelayanan perizinan dan investasi.
Sementara itu, Beti Endar Kusumawati yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar, kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar.
Penempatan dua mantan ajudan Rina Iriani pada posisi strategis tersebut menarik perhatian publik karena terjadi di awal masa kepemimpinan Bupati Rober Christanto.
Namun, pelantikan kali ini tidak hanya menghadirkan wajah lama yang kembali mendapat promosi. Rober juga melakukan penyegaran birokrasi pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, investasi, pendidikan, kesehatan hingga keuangan daerah.
Berikut daftar pejabat administrator yang dilantik Bupati Karanganyar:
1. Ardianto, S.STP., M.M. – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Herawati, S.Sos., M.M. – Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Beti Endar Kusumawati, S.STP., M.Si. – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
4. Agung Wahyu Utomo, S.STP. – Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.
5. Kusbiyantoro, S.Sos., M.M. – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
6. Periana Dwi Kumdawati, S.P., M.Si. – Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
7. Pujiyono, S.Sos., M.Si. – Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).
8. Endro Prayitno, S.H., M.M. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. drg. Dwi Rokhayati, M.H. – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
10. Joko Prayitno, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rotasi ini menjadi salah satu penyegaran birokrasi terbesar sejak Rober Christanto menjabat sebagai Bupati Karanganyar. Sejumlah OPD yang selama ini menjadi sektor vital pelayanan masyarakat kini dipimpin pejabat baru.
Bupati Karanganyar Rober Christanto menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pengisian kursi jabatan. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera bergerak, beradaptasi dan membangun sinergi di lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kekompakan seluruh OPD.
“Harapannya para pejabat yang dilantik segera bersinergi di OPD masing-masing. Semangat kebersamaan harus dibangun untuk bersama-sama membangun Karanganyar,” kata Rober.
Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata dan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Rober juga memberikan peringatan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik akan terus dipantau kinerjanya. Evaluasi akan dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, promosi jabatan bukan berarti posisi yang aman tanpa penilaian.
“Kinerja tentu akan terus dipantau. Semua ada mekanismenya,” ujarnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa mutasi atau perpindahan jabatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui proses administrasi dan persetujuan pemerintah pusat.
“Perpindahan jabatan ada mekanismenya. Tidak bisa dilakukan dengan mudah karena harus melalui tahapan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Selain membahas pelantikan pejabat baru, Rober juga menyoroti persoalan regenerasi aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini dihadapi banyak daerah.
Ia mengakui keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya terjadi di Karanganyar, tetapi juga di berbagai instansi pemerintah lainnya.
“Kekurangan SDM tidak hanya terjadi di pemerintah daerah. Hampir semua instansi mengalami hal yang sama. Kami tetap menunggu arahan dan regulasi dari pemerintah pusat terkait kebutuhan ASN,” katanya.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Karanganyar optimistis penataan birokrasi melalui rotasi dan promosi jabatan ini dapat memperkuat organisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.