KARANGANYAR, HARIANKOTA – Permasalahan penumpukan sampah di Pasar Jongke menjadi sorotan serius saat sidak yang dilakukan sampah bersama Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pengelola pasar, dan perwakilan pedagang.
Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Listyowati menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan resmi dari pedagang terkait kondisi sampah yang semakin memprihatinkan di Pasar Jungke Karanganyar.
Menurutnya tumpukan sampah yang menggunung dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas perdagangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
“Keluhan sudah kami terima dan hari ini kami tindak lanjuti. Harapannya ada solusi terbaik yang bisa dilakukan bersama, baik dari pemerintah maupun pedagang,” ujar Latri, Selasa (7/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD mendorong adanya langkah konkret dan kolaborasi antar pihak, baik pemerintah daerah, pengelola pasar, maupun pedagang.
“Penanganan sampah harus dilakukan secara cepat dan berkelanjutan agar tidak terus berdampak pada aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat,” tegas politisi PDIP Karanganyar ini.
Perwakilan pedagang Pasar Jongke, Wiyatmo, mengungkapkan kondisi di lapangan sudah sangat mengganggu. Tumpukan sampah yang membusuk menimbulkan bau menyengat hingga berdampak langsung pada penurunan jumlah pengunjung dan omzet pedagang.
“Biasanya momentum Lebaran menjadi puncak penjualan, tapi tahun ini menurun karena kondisi sampah. Selain itu, kami juga khawatir dampak kesehatannya,” jelasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pedagang lain, Karsi yang mengaku harus menahan bau tidak sedap setiap hari. Bahkan, sejumlah pengunjung memilih pergi karena tidak tahan dengan kondisi tersebut.
“Banyak pembeli mengeluh, bahkan ada yang sampai mual. Ini jelas memengaruhi kenyamanan dan penjualan kami,” ungkap Karsi.
Pedagang juga menyoroti adanya kebiasaan warga luar pasar yang ikut membuang sampah ke lokasi tersebut. Kondisi itu membuat area pasar seolah menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) liar.
Koordinator Pasar Jungke, Sri Hartoyo, mengakui bahwa penumpukan sampah mulai terjadi sejak Januari 2026. Hal ini dipicu oleh keterbatasan anggaran daerah yang berdampak pada operasional pengangkutan sampah.
“Sebelumnya kondisi masih kondusif, pengambilan sampah bisa rutin dua kali dalam seminggu. Namun sejak Januari terkendala anggaran dan jumlah kontainer yang terbatas, sehingga pengangkutan tidak maksimal dan mulai menumpuk,” jelasnya.
Sementara itu Plt Dinas Perdagangan Nugroho menyebut seluruh 18 pasar yang dikelola Disdag menghadapi persoalan serupa, yakni penumpukan sampah. Selain itu, kekurangan kontainer turut memperparah kondisi.
“Keterbatasan armada menjadi kendala utama, dengan hanya lima truk tersedia dan satu di antaranya masih layak operasional, sementara lainnya merupakan kendaraan tua,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar Sunarno menegaskan bahwa meski koordinasi dengan Disdag berjalan intensif, penanganan sampah masih terkendala keterbatasan tenaga, armada, dan anggaran yang harus dibagi ke seluruh wilayah kabupaten.
Ia pun menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya tugas instansi tertentu seperti Disdag atau DLH.
“Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, jangan hanya dibebankan kepada dinas,” tegasnya.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.