Masa jabatan Dirut PUDAM Tirta Lawu Karanganyar berakhir. DPRD desak Bupati pilih pemimpin terbaik sesuai kriteria ketat demi layanan air bersih. Keputusan kini di tangan Bupat

Buruh Karanganyar tuntut hak pasca PHK. Perusahaan abaikan putusan hukum, DPRD diminta bertindak tegas demi keadilan ketenagakerjaan.

Kasus keracunan enam siswa SD di Karanganyar akibat makanan program MBG memicu DPRD menggelar rapat evaluasi bersama Dinkes, BPOM, dan pengelola program. Upaya perbaikan dan pelatihan segera dilakukan

DPRD Karanganyar akan memanggil PUDAM Tirta Lawu dan PDAM Tirto Nagoro Sragen untuk mengklarifikasi penurunan setoran dari pengelolaan mata air Gumeng, Jenawi. Pendapatan daerah yang semula Rp50 juta per bulan kini turun drastis menjadi Rp20 juta, memicu kekhawatiran potensi kerugian hingga Rp360 juta

KPU Karanganyar usulkan skema dana cadangan untuk Pilkada 2029 agar anggaran tidak memberatkan APBD. Realisasi diproyeksi dimulai tahun 2027

Komisi A DPRD Karanganyar menemukan indikasi kecurangan dalam seleksi perangkat desa. DPRD minta seleksi diulang jika terbukti, bahkan siap tempuh jalur hukum. Transparansi dan keadilan jadi tuntutan utama!

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar menyoroti berbagai aspek penting dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2024

Minimarket di Desa Jatipuro, Karanganyar mendapat teguran dari DPRD karena menyerupai jaringan waralaba besar. DPRD beri waktu 5 hari untuk lakukan perubahan

Karanganyar, Komisi A, ambil tindakan tegas terhadap toko modern tanpa izin! Sidak gabungan dengan dinas terkait segera digelar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar memberikan sorotan khusus terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2024

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengambil langkah serius menanggapi keresahan masyarakat terkait menjamurnya minimarket atau toko modern yang beroperasi di luar zona yang telah ditentukan

kucuran anggaran sebesar Rp24 miliar untuk tahun ini, lembaga legislatif tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar implementasi penanganan sampah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu pihak yang merasakan imbasnya, dengan pemangkasan anggaran mencapai angka signifikan, yakni Rp 4,7 miliar

Dana simpanan senilai total Rp30 miliar, yang merupakan hasil jerih payah 8.221 anggota, dikabarkan raib akibat dugaan penggelapan yang dilakukan oleh oknum pengurus

Lebaran Tenang, Dompet Aman: Pertamina dan DPRD Karanganyar Jaga Pasokan dan Harga