KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Pengelolaan sisa makanan atau food waste menjadi fokus penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah. Koordinator Regional MBG Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan pentingnya pencatatan data limbah makanan secara akurat di setiap dapur produksi.
Menurutnya, data tersebut berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kualitas layanan makanan bagi para siswa. Dengan demikian, pihak dapur dapat mengetahui menu yang diminati maupun yang kurang disukai.
“Pengelolaan data sisa makanan harus dilakukan secara tepat. Dari situ bisa dievaluasi menu mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki,” ujarnya belum lama ini.
Reza menjelaskan, sisa makanan yang terkumpul tidak akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sebaliknya, limbah tersebut akan dialihkan untuk kebutuhan produktif, seperti pakan ternak melalui kerja sama dengan peternak lokal maupun komunitas lingkungan.
“Misalnya untuk pakan bebek, ayam, atau ikan. Namun tetap harus melalui proses pendataan di Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG),” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar sekaligus Ketua Satgas MBG, Adhe Eliana, menegaskan bahwa pengelolaan limbah makanan kini telah memiliki dasar hukum melalui regulasi Badan Gizi Nasional. Ia meminta seluruh mitra MBG di Karanganyar menjalankan pengelolaan sampah secara disiplin dan profesional.
Adhe juga menekankan penerapan standar “zero plastik” dalam operasional program. Untuk limbah makanan, ia menyebut sebagian besar wilayah sudah mampu mengelolanya dengan baik karena langsung dimanfaatkan oleh peternak setempat.
“Kita pastikan tidak ada sampah yang terbengkalai. Semua harus dikelola dengan sistem yang jelas dan profesional,” tegasnya.
Adhe juga mengingatkan pentingnya menjaga standar operasional dapur dan etika kerja. Ia menegaskan Satgas memiliki kewenangan untuk mengevaluasi hingga menghentikan mitra yang tidak memenuhi standar.
Program MBG sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka stunting di Karanganyar yang masih mencapai ribuan kasus. Karena itu, seluruh pihak diminta menjalankan program secara serius dan bertanggung jawab.
Selain pengelolaan limbah, Pemkab Karanganyar juga mendorong agar rantai pasok MBG melibatkan petani dan pelaku UMKM lokal. Mulai dari beras, sayuran hingga susu diharapkan berasal dari produksi daerah, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Saat ini, program MBG telah berjalan di 89 titik operasional di Karanganyar. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 134 SPPG hingga akhir tahun.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.