KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih menuai polemik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan hingga kini belum mengambil sikap final terkait opsi tersebut.
Ketua DPD PKS Karanganyar Darwanto menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masih melakukan kajian mendalam sebelum menentukan arah kebijakan.
Meski demikian, PKS menilai baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama memiliki legitimasi demokratis.
“Kalo pemilihan kepala daerah baik pemilihan langsung seperti kemarin maupun lewat DPRD itu sama-sama demokratis,” ujarnya.
Namun, PKS khususnya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada selama ini. Setidaknya ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian partai tersebut.
“Yang pertama efisiensi anggaran, karena biaya Pilkada sangat tinggi. Kedua, cost politik yang besar. Ketiga, persoalan netralitas pejabat dan aparatur sipil negara (ASN),” jelasnya.
Menurutnya, tiga aspek tersebut selama ini menjadi masalah klasik dalam setiap pelaksanaan Pilkada dan perlu menjadi bahan evaluasi serius oleh pemerintah dan pembuat kebijakan.
PKS sendiri belum memastikan apakah akan condong mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Saat ini, proses pengkajian masih berlangsung di internal partai, termasuk melalui diskusi bersama dewan pakar serta masukan dari kader di daerah.
“PKS belum menentukan sikap final. Ini masih dalam tahap diskusi dan pengkajian,” tegasnya.
Ia menambahkan, apapun model Pilkada yang nantinya dipilih, evaluasi terhadap efisiensi anggaran, tingginya biaya politik, serta netralitas ASN harus menjadi prioritas utama.
“Itu yang memang selamanya jadi masalah di Pilkada. Karena itu harus dievaluasi, apakah nanti tetap seperti kemarin atau melalui DPRD,” pungkasnya.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.