KARANGANYAR, HARIANKOTA. COM – Impian warga Kabupaten Karanganyar untuk memiliki Sekolah Rakyat di kawasan Jaten masih menggantung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar kini tengah menanti keputusan krusial dari pemerintah pusat terkait usulan pemanfaatan lahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Nusantara sebagai lokasi pembangunan.
Sebelumnya, tim Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan peninjauan mendalam terhadap potensi lahan tersebut. Peninjauan dilakukan pada pertengahan April 2025 sebagai bagian dari proses verifikasi teknis dan administratif.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Agam Bintoro, pihak kementerian melakukan kajian terhadap sejumlah aspek, termasuk potensi bangunan yang dapat digunakan kembali dan luas lahan yang tersedia.
“Kami sudah menerima kunjungan tim pusat dan sekarang tinggal menunggu apakah lokasi tersebut dianggap memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Agam saat ditemui HARIANKOTA.COM diruang kerjanya, Rabu (7/5/2025).
Salah satu tantangan utama dalam proses ini adalah keterbatasan luas lahan. Pemerintah pusat menetapkan bahwa lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat harus memiliki luas minimal 5 hektare, serta berstatus milik pemerintah dan bebas dari persoalan hukum. Sementara itu, lahan yang diajukan di Jaten belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut.
Meski demikian, Pemkab Karanganyar tidak surut semangat. Rencana ini dinilai penting karena Jaten hingga saat ini belum memiliki sekolah menengah negeri yang bisa diakses secara merata oleh warga setempat.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan,” tambah Agam.
Keuntungan dari lokasi yang diajukan adalah keberadaan bangunan sekolah yang sudah berdiri dan masih layak pakai. Hal ini dinilai dapat mempercepat proses realisasi apabila usulan disetujui.
Sementara itu, Pemkab juga sedang mengkaji dampak yang mungkin timbul terhadap siswa dan guru SMK Tunas Nusantara apabila terjadi pengalihan fungsi lahan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah relokasi atau penggabungan dengan institusi pendidikan lain di sekitar wilayah tersebut.
Masyarakat Karanganyar pun berharap ada keputusan cepat dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan akan sekolah negeri di kawasan tersebut sudah cukup mendesak.
Jika disetujui, proyek Sekolah Rakyat ini akan menjadi langkah strategis dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karanganyar.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.