KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memastikan tengah mencari solusi atas kebijakan nasional yang menyebabkan banyak Tenaga Harian Lepas (THL) di daerah itu harus diberhentikan.
Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini.
Pemkab telah berkoordinasi dengan BKPSDM, TAPD, dan DPRD Karanganyar untuk menyiapkan langkah konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Secara aturan, daerah memang tidak boleh lagi menganggarkan gaji THL karena sudah menjadi ketentuan BKN. Tapi kami sedang mencari solusi agar para tenaga harian tidak dirugikan,” ujar Adhe, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, jika pembiayaan seluruh THL dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal itu bisa mengganggu struktur keuangan daerah.
“Kalau diambil dari APBD, beban anggaran terlalu besar. Karena itu, kami akan konsultasi langsung ke BKN untuk mencari mekanisme baru, mungkin lewat tenaga ahli atau kerja paruh waktu yang sesuai aturan,” jelasnya.
Adhe memastikan pemerintah tetap responsif dan terbuka terhadap semua opsi selama tidak melanggar regulasi.
“Kami ingin aturan pusat tetap dijalankan, tapi juga memperhatikan nasib masyarakat yang sudah lama membantu pelayanan publik,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah tenaga honorer mengaku kaget dengan keputusan pemberhentian tersebut.
Salah seorang THL yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya baru mengetahui kabar PHK itu dari rekan kerjanya.
“Saya baru tahu dari teman. Tidak ada pemberitahuan langsung sebelumnya,” ungkapnya.
Pegawai itu telah bekerja selama lebih dari dua tahun di salah satu instansi pemerintahan daerah. Ia menilai, keputusan tersebut cukup mengejutkan dan berdampak besar bagi rekan-rekan lainnya.
“Saya pribadi masih ada pekerjaan lain, tapi banyak teman yang menggantungkan hidup di sini. Tentu berat buat mereka,” katanya.
Terkait kabar adanya praktik pembayaran untuk bisa menjadi THL, ia menegaskan tidak pernah terlibat hal semacam itu.
“Saya tidak pernah bayar sepeser pun. Soal kabar di luar sana, saya tidak tahu dan tidak mau ikut campur,” tegasnya.
Para tenaga harian yang tidak lolos seleksi hingga kini masih menunggu hasil tindak lanjut pemerintah daerah usai konsultasi ke BKN.
“Kami berharap ada keputusan yang adil dan manusiawi. Setidaknya kami diberi kesempatan untuk tetap bekerja,” ujarnya menutup pembicaraan.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.