SEMARANG, HARIANKOTA.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan lompatan besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2027.
Fokus ini dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menargetkan pengembangan desa wisata secara masif berbasis potensi lokal.
Target ambisius tersebut mencakup pembentukan 1.000 desa atau kampung wisata yang akan diperkuat oleh kehadiran 1.000 kreator konten lokal.
Program ini selaras dengan tema pembangunan Jateng 2027, yakni penguatan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa arah pembangunan ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan dan pemerataan.
“Pengembangan desa wisata terintegrasi akan menjadi kunci. Promosi digital juga kita dorong melalui keterlibatan kreator lokal agar destinasi semakin dikenal luas,” ujarnya saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Semarang.
Selain itu, konsep pariwisata yang dikembangkan juga diarahkan lebih inklusif, termasuk ramah bagi perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Pendekatan ini sekaligus terintegrasi dengan penguatan ekonomi syariah yang menjadi salah satu prioritas daerah.
Program Kecamatan Berdaya turut dioptimalkan untuk memperluas jangkauan layanan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hingga tingkat desa.
Dari sisi pemerintah pusat, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menilai Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal yang kuat dan mampu berinovasi dalam menggerakkan ekonomi daerah.
“Jateng tidak hanya bergantung pada dana pusat, tetapi mampu mengembangkan potensi ekonomi kreatif secara mandiri,” katanya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan posisi strategis Jawa Tengah dalam agenda reindustrialisasi nasional.
Menurutnya, pertumbuhan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan pariwisata akan memperkuat posisi Jateng sebagai pusat ekonomi baru.
Pelaksanaan Musrenbang ini juga melibatkan berbagai elemen, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga kelompok masyarakat seperti forum anak dan penyandang disabilitas. Keterlibatan ini diharapkan mampu memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan tepat sasaran.


Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.