KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Kabupaten Karanganyar kembali mencatatkan sejarah dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ini adalah kali ke-11 berturut-turut daerah tersebut memperoleh predikat tertinggi dalam audit keuangan negara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Rahmatullah, kepada Bupati Karanganyar Rober Christanto dan Ketua DPRD Bagus Selo, di Semarang, Kamis (5/6/2025).
Namun, di balik sorotan prestasi tersebut, sejumlah tantangan dan persoalan fundamental masih membayangi.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, mengapresiasi capaian ini namun menegaskan bahwa opini WTP bukan berarti pemerintahan daerah bebas dari kesalahan atau potensi penyelewengan.
“Ini adalah pengakuan atas komitmen transparansi dan akuntabilitas. Tapi bukan berarti tidak ada catatan atau pekerjaan rumah,” ujar politisi PDIP itu, Rabu (11/6/2025).
Ia menyebut, temuan-temuan terkait aset yang belum terdata dengan baik, piutang daerah yang belum tertagih, hingga administrasi keuangan yang belum sepenuhnya tertib, masih menjadi sorotan.
Lebih lanjut, Bagus juga mengingatkan agar capaian ini tidak membuat lengah. “WTP bukan akhir. Ini harus menjadi pemicu untuk perbaikan sistem dan peningkatan layanan publik,” katanya.
Satu catatan kelam yang turut memengaruhi dinamika pengelolaan keuangan daerah adalah kasus korupsi di Dinas Kesehatan Karanganyar pada 2023.
“Peristiwa itu menjadi pelajaran penting. Kami tidak tutup mata. BPK pun menilai setiap tahun, dan catatan seperti itu tentu memengaruhi evaluasi,” tegas Bagus.
Ia menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan internal serta konsistensi dalam membenahi kelemahan-kelemahan lama yang belum tuntas.
Bupati Rober Christanto menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan.
“Ini buah dari sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen bersama dalam reformasi birokrasi,” ujarnya.
Ia juga menyebut pemerintah pusat telah memberikan berbagai rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Capaian ini menjadi modal penting bagi Karanganyar untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat reputasi sebagai daerah dengan tata kelola yang profesional.
Namun, tanpa komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang masih menggelayuti, prestasi ini bisa kehilangan makna substansialnya.
Opini WTP bukanlah medali abadi — ini adalah pengingat tahunan bahwa integritas harus terus dijaga dan diperjuangkan.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.