KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar menanggapi serius kejadian luar biasa yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MPGB) di wilayah setempat.
Meski program tersebut dinilai positif dan perlu terus berjalan, dewan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat.
“Programnya harus tetap jalan, tapi perlu ada perbaikan-perbaikan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Karanganyar dari Fraksi PKS Darwanto, Minggu (12/10/2025).
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, termasuk pihak penyedia makanan atau Sentra Penyedia Gizi (SPG), pemerintah daerah, serta dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Darwanto menilai, apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka pihak terkait harus diberikan sanksi tegas.
Namun, jika kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian teknis, maka perbaikan prosedur menjadi langkah utama yang harus diambil.
“Kalau ada kesalahan yang disengaja, tentu harus ada sanksi. Tapi kalau tidak disengaja, ya harus diperbaiki. Karena masyarakat wajar kalau khawatir, apalagi ini menyangkut anak-anak mereka,” tambahnya.
Terkait adanya penutupan sementara terhadap SPG, dewan menilai langkah tersebut sudah tepat sebagai bentuk sanksi awal dan bagian dari proses investigasi.
“Kalau ada kejadian seperti itu, memang selayaknya SPG ditutup dulu sementara waktu supaya bisa diinvestigasi secara menyeluruh. Jadi nanti bisa diketahui sisi mana yang perlu dibenahi,” jelasnya.
Selain itu, Darwanto juga menyoroti adanya catatan administratif terkait SPG yang belum memenuhi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLA), namun sudah beroperasi. Padahal, sesuai dengan prosedur, sertifikat tersebut wajib dimiliki sebelum kegiatan produksi makanan dilakukan.
“Harus dievaluasi. Karena banyak yang masak dalam jumlah besar dan dilakukan dini hari, sementara jeda antara masak dan distribusi cukup panjang. Itu rentan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Ia mendorong agar prosedur standar operasional (SOP) dijalankan lebih ketat dan ada pendampingan dari puskesmas maupun ahli gizi, terutama bagi tenaga baru yang belum berpengalaman.
“Niat program ini baik, dan harapannya juga bisa berakhir dengan baik. Tapi semua pihak harus memastikan keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga,” pungkasnya.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.