BI Perkuat Stabilitas Inflasi Pangan Lewat Peluncuran GPIPS Nasional 2026

BI dan pemerintah meluncurkan GPIPS Nasional di Sidoarjo untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat distribusi, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional

chat_bubble_outline 0
Inflasi Pangan April 2026 Terkendali, BI Luncurkan GPIPS Nasional di Jawa Timur

SIDOARJO, HARIANKOTA.COM – Gejolak harga pangan yang masih sering terjadi membuat pemerintah mulai bergerak lebih agresif.

Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur.

Lewat program ini, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali, pasokan pangan aman, dan distribusi antardaerah tidak lagi menjadi penyebab lonjakan harga di pasar.

GPIPS menjadi penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Bedanya, kali ini pemerintah tak hanya fokus menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional hingga kesejahteraan petani.

Peluncuran GPIPS dihadiri sejumlah pejabat kementerian, Komisi XI DPR RI, pemerintah daerah, Bulog, Badan Pangan Nasional, perbankan, hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan tantangan pengendalian pangan ke depan semakin berat, terutama karena ancaman cuaca ekstrem dan gangguan distribusi.

“Yang dijaga bukan hanya harga tetap stabil, tetapi juga pasokan dan kelancaran distribusinya,” ujar Aida.

Fokus pada Produksi dan Distribusi
Dalam implementasinya, GPIPS mengusung strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Program ini sebelumnya sudah dimulai di wilayah Sumatra pada Februari 2026 dan selanjutnya akan diperluas ke Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Jawa Timur dipilih menjadi lokasi peluncuran nasional karena dinilai memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Selain menjadi salah satu daerah produsen pangan utama, Jawa Timur juga aktif membangun kerja sama distribusi antarwilayah.

Bank Indonesia mencatat inflasi nasional hingga April 2026 masih relatif terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan.

Sementara inflasi pangan bergejolak atau volatile food berada di angka 3,37 persen, masih sesuai target nasional di kisaran 3 hingga 5 persen.

Menurut BI, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah sejauh ini berjalan cukup efektif.

Pemerintah Siapkan Langkah Jangka Panjang
Tak hanya fokus jangka pendek, pemerintah juga mulai menyiapkan penguatan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Mulai dari perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, penguatan inovasi pertanian, hingga pembangunan sistem pangan terintegrasi dari hulu sampai hilir menjadi bagian dari strategi yang disiapkan pemerintah.

Melalui GPIPS, pemerintah berharap stabilitas harga pangan bisa terus terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.***

Tidak ada komentar

Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.

Berita Terbaru Lainnya