Pemprov Jateng Siapkan 123 Juta Liter Air Bersih Hadapi Kemarau 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 123 juta liter air bersih untuk mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau 2026 di 18 kabupaten/kota.

chat_bubble_outline 0
Gubernur Ahmad Lutfhi saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026)

SEMARANG, HARIANKOTA.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 dengan menyiapkan cadangan air bersih dalam jumlah besar. Total sekitar 123 juta liter air telah dialokasikan untuk menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah.

Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menyampaikan bahwa pihaknya bersama BPBD kabupaten/kota telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap daerah rawan kekeringan.

Ia menjelaskan, sebanyak 18 kabupaten/kota diperkirakan akan terdampak musim kemarau tahun ini. Seluruh kebutuhan air bersih tersebut telah disiapkan dan siap didistribusikan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Koordinasi dengan daerah sudah dilakukan. Total 123 juta liter air bersih telah disiapkan untuk menghadapi potensi kekeringan,” ujarnya dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026).

Menurut Bergas, meskipun saat ini beberapa wilayah di Jawa Tengah masih mengalami hujan, prediksi menunjukkan bahwa Pulau Jawa akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni 2026. Kondisi tersebut diperkirakan memiliki pola yang mirip dengan tahun 2024.

Pada pengalaman sebelumnya, distribusi air bersih mencapai sekitar 54 juta liter selama musim kemarau 2024. Oleh karena itu, persiapan tahun ini ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.

Selain kesiapan volume air, BPBD juga telah memetakan sarana distribusi yang akan digunakan. Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran distribusi, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah terus diperkuat, termasuk dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurutnya, penanganan kekeringan tidak hanya difokuskan pada penyediaan air bersih, tetapi juga mencakup dampak terhadap sektor pertanian.

“Kami akan optimalkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMD, agar dampak kekeringan bisa ditekan, baik untuk kebutuhan air maupun ketahanan pangan,” katanya.

Pemerintah berharap langkah antisipatif ini mampu meminimalkan risiko krisis air bersih serta menjaga stabilitas produksi pangan di Jawa Tengah selama musim kemarau berlangsung.

 

Tidak ada komentar

Berita Terbaru Lainnya