SEMARANG, HARIANKOTA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumpulkan sebanyak 576 camat bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah di Grhadhika Bhakti Praja, Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempercepat implementasi program Kecamatan Berdaya di seluruh wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai langkah awal pelaksanaan program berbasis kecamatan tersebut.
“Hari ini kita kumpulkan untuk melakukan pakta integritas terkait pembentukan Kecamatan Berdaya,” ujar Luthfi.
Program Kecamatan Berdaya dirancang untuk diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Fokus utamanya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat dari tingkat kecamatan dengan menyasar kelompok rentan serta kelompok produktif di desa.
Adapun kelompok yang menjadi prioritas meliputi pemuda, penyandang disabilitas, serta perempuan rentan yang belum memiliki kemandirian ekonomi. Mereka akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan melalui berbagai program di tingkat kecamatan.
“Sasarannya antara lain pemuda melalui program zilenial, kemudian penyandang disabilitas, serta perempuan atau janda yang belum memiliki kemampuan ekonomi. Nantinya akan diberikan pelatihan sesuai kebutuhan di masing-masing kecamatan,” jelasnya.
Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan angka pengangguran, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kemandirian masyarakat di tingkat akar rumput.
Percepatan program dimulai dengan penetapan kecamatan sasaran oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah akan menyusun rencana aksi pelaksanaan program.
“Para bupati akan menetapkan kecamatan lokasi program melalui surat keputusan. Setelah itu, dinas terkait menyusun rencana aksi atau action plan kegiatan,” ungkap Luthfi.
Secara keseluruhan, Kecamatan Berdaya merupakan bagian dari 22 program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga 11 April 2026, dukungan anggaran kolaboratif untuk program ini telah mencapai lebih dari Rp131 miliar.
Program ini diharapkan mampu menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kreativitas, sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Melalui program tersebut, Pemprov Jateng ingin memperkuat peran kecamatan tidak hanya sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik, pemberdayaan, dan perlindungan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan pendekatan ini, kecamatan diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.