KARANGANYAR,HARIANKOTA.COM – Peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berubah menjadi ruang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.
Alih-alih seremoni, puluhan petani bersama mahasiswa turun langsung menyampaikan keluh kesah seputar mahalnya biaya produksi hingga sulitnya akses air irigasi.
Massa yang tergabung dalam sejumlah organisasi, di antaranya Serikat Tani Bumi Intanpari (SERTA BUMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), BEM Pertanian UNS, dan Forum Membangun Desa (Formades), mendatangi rumah dinas Bupati Karanganyar, Rober Christanto, pada Rabu (24/9/2025). Mereka berharap aspirasi tidak hanya berhenti di atas kertas.
Ketua AGRA Karanganyar, Yosef Haryanto, membacakan tujuh poin desakan yang dianggap mendesak:
1. Pendataan tanah terlantar untuk didistribusikan ke petani kecil.
2. Menolak sertifikasi tanah yang tidak menjawab persoalan ketidakadilan agraria.
3. Penanganan serius krisis irigasi di Karangpandan, Jumapolo, dan Jatiyoso.
4. Kebijakan penyerapan hasil panen melalui koperasi dan BUMDes, bukan tengkulak.
5. Penguatan organisasi tani agar bebas dari kepentingan politik.
6. Distribusi alat produksi yang adil dan merata.
7. Solusi konkret atas tingginya biaya produksi pertanian.
“Selama pemerintah tidak berpihak pada petani, kedaulatan pangan hanya sebatas jargon,” tegas Yosef.
Keluhan serupa datang dari Kardi (50), petani asal Jumapolo. Ia mengaku biaya operasional untuk lahan 6.000 meter persegi bisa tembus Rp9 juta, sementara hasil panen hanya sekitar Rp13–15 juta.
“Untungnya tipis. Semua peralatan kami sewa. Kami butuh bantuan alat pertanian dan pelatihan agar bisa mandiri,” ujarnya.
Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menyatakan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fokus utama. Ia menyoroti minimnya regenerasi petani karena mayoritas berusia di atas 50 tahun.
“Kalau tidak ada petani muda, siapa yang akan melanjutkan? Kami dorong lahirnya petani milenial,” kata Rober.
Pemkab, lanjutnya, menggandeng sejumlah instansi seperti Dinas Pertanian, BLK, dan Baznas untuk mendukung modal, pelatihan, serta pengembangan BUMDes pertanian. Karanganyar juga diarahkan menjadi kabupaten dengan basis pertanian organik agar produk lokal lebih bernilai sekaligus mendukung pariwisata.
Selain itu, program pemanfaatan pekarangan dengan sistem polybag melalui karang taruna dan kelompok desa juga digerakkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Audiensi ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan. Para petani berharap, momentum Hari Tani Nasional tidak berhenti sebagai perayaan tahunan, melainkan pijakan lahirnya kebijakan agraria yang lebih adil.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.