Bagus Selo mencontohkan, Pemilu yang memiliki skup luas dibandingkan Pilkades aturannya tidak terlalu kaku. Warga diijinkan untuk membawa Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk bila namannya tidak tercantum, namun berdomisili dimana Tempat pemungutan Suara (TPS) itu ada.
“Ini pilkades malah kaku panitianya. Ada apa ini,”Tanya Bagus Selo.
Karena itu, Bagus Selo meminta agar pihak panitia untuk berkoordinasi dengan pihak RT atau RW untuk pencocokan data warga. Koordinasi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada warga yang belum terdaftar atau tidak.
Joko Pramono Dikabarkan Maju Jadi Cawabup Karanganyar, Beri Klarifikasi Begini
Dia mengatakan, DPT itu semula memakai data base DPT pemilu 2019. Nah sampai seberapa panitia memodifikasi data itu agar semua warga yang memiliki hak pilih bisa masuk.
Ia mengatakan, Pilkades Ngadiluwih bisa menjadi pembelajaran Pilkades lainnya. Tidak hanya di Karanganyar, tapi juga se Indonesia.
Sebaliknya jika pilkades itu sukses, maka selanjutnya di tingkat pilkada ya pasti sukses dan pilgub atau pemilu semua pasti sukses karena di tataran paling bawah sukses.
Sebab sebetulnya ini berjenjang. Yang paling bawah sukses, di atas pasti sukses.
Buruh Karanganyar Tuntut UMK 2023 Naik 13 Persen Menjadi Rp. 2.232.650
Dia tidak memasalahkan berapa orang warga yang belum terdaftar. Namun yang pasti, sudah mencuat ada warga yang punya hak pilih tapi tidak terdaftar.
Ini harus diantisipasi, jangan sekadar dikatakan tidak proaktif sampai tidak masuk DPT. Ini justru tidak obyektif, wong tahu ada yang belum terdaftar kok tidak dibenahi.
“Sekali lagi, jangan kaku-kaku, sebab itu biaa menjadi sebab terjadinya geger antarpendukung. Tingkat gesekan pilkades tinggi. Jadi persiapkan semua dengan baik,”ujarnya. ***
| Editor | : |
|---|
