KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karanganyar terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Hingga saat ini, sebanyak 89 Satuan Pelayanan Badan Gizi Pelaksana (SPBGP) telah beroperasi dari total sekitar 134 unit yang direncanakan.
Ketua Satgas Percepatan MBG Karanganyar sampaikan Pemerintah daerah memastikan program ini berjalan sesuai jalur (on track) dengan memperkuat koordinasi lintas pihak, termasuk dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, peran satuan tugas (satgas) wilayah juga diperkuat untuk memperlancar komunikasi dan penanganan kendala di lapangan.
“Kalau ada kendala atau hal yang tidak berjalan baik, bisa langsung dilaporkan. Kami akan tindak lanjuti, termasuk memberi sanksi jika diperlukan demi memperkuat pelaksanaan MBG,” ujar Adhe yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Karanganyar, Rabu (29/4/2026).
Meski berjalan progresif, evaluasi tetap menjadi fokus utama. Pemerintah daerah menyoroti pentingnya perbaikan kualitas menu, terutama untuk kelompok penerima manfaat seperti B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).
Menu makanan diharapkan tidak disamaratakan, khususnya bagi balita yang membutuhkan asupan berbeda dibandingkan pelajar atau ibu hamil. Penyesuaian berbasis kebutuhan gizi menjadi perhatian, dengan melibatkan tenaga ahli gizi dalam penyusunan menu.
Selain itu, Pemkab Karanganyar berencana mengumpulkan seluruh mitra pengelola dapur MBG, termasuk yayasan dan kepala dapur, guna menyerap masukan dan mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul di lapangan.
“Sebentar lagi saya akan mengumpulkan seluruh mitra pengelola MBG, para kepala dapur, serta seluruh yayasan terkait unt k mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul di lapangan,” imbuh Adhe.
Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga melakukan pendataan kebutuhan bahan pangan seperti telur, daging, dan komoditas lain. Data tersebut akan disinkronkan dengan potensi lokal melalui Dinas Pertanian dan sektor pangan.
Langkah ini bertujuan mendorong keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam menyuplai kebutuhan dapur MBG. Jika kebutuhan tidak terpenuhi dari dalam daerah, barulah dilakukan pengadaan dari luar sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga.
“Jika masih kurang baru kita ambil dari luar sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga,” ujar Adhe.
Di sisi lain, sejumlah kendala teknis masih ditemukan, seperti keterlambatan distribusi makanan hingga kasus tidak tersedianya MBG di beberapa sekolah.
Salah satu laporan menyebutkan tidak adanya layanan MBG di sebuah sekolah kejuruan akibat dugaan kendala anggaran. Pemerintah daerah menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah terjadi masalah administrasi atau penghentian sementara (suspend).
“Secara sistem, anggaran sudah disiapkan per periode. Jadi jika ada kejadian seperti itu, akan kami cek apakah ada kendala teknis atau faktor lain,” jelasnya.
Meski sempat muncul kasus keracunan pada tahap awal program, pemerintah memastikan kejadian tersebut kini sudah tidak ditemukan lagi. Namun, perbaikan tetap dilakukan untuk mencegah potensi masalah serupa di masa mendatang.
Dengan capaian yang ada, Pemkab Karanganyar optimistis program MBG akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.