SOLO,HARIANKOTA.COM – Sebuah langkah strategis digagas Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Senin ini, kedua institusi berkolaborasi untuk meningkatkan secara signifikan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang memiliki keahlian mumpuni.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan target ambisius untuk menempatkan 45 ribu tenaga kerja Indonesia di berbagai negara pada tahun 2025.
Proyeksi ini didasari oleh permintaan pasar kerja internasional yang sangat tinggi, mencapai 1,7 juta posisi. Namun, Indonesia saat ini baru mampu mengisi sebagian kecil dari peluang tersebut, yakni sekitar 297 ribu posisi.
“Prioritas kami tahun ini adalah mengirimkan 45 ribu PMI yang benar-benar kompeten di bidangnya, menjawab kebutuhan spesifik dari pemberi kerja di luar negeri,” ujar Abdul Kadir.
Kerja sama yang terjalin antara Kementerian P2MI, UNS, dan Pemerintah Kota Surakarta ini memiliki visi untuk membangun sistem pelatihan dan penempatan PMI yang terpadu dan berkualitas.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang selaras dengan tuntutan industri di negara-negara tujuan para pekerja migran.
“Keberadaan Technopark dan Rumah Siap Kerja di Solo merupakan aset penting. Kami ingin mengintegrasikan potensi ini untuk menciptakan alur yang sistematis bagi PMI, mulai dari pembekalan sebelum keberangkatan hingga jaminan keamanan dan kesejahteraan saat mereka kembali ke tanah air,” lanjutnya.
Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Beliau menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk membentuk tim khusus serta menyediakan pusat layanan komprehensif bagi calon PMI di wilayah Solo Raya.
“Kami memiliki harapan besar agar perlindungan bagi pekerja migran dapat terwujud secara menyeluruh, dari proses awal rekrutmen hingga masa purna kerja,” tuturnya.
Sebagai respons positif, Sekolah Vokasi UNS menyatakan kesediaannya untuk mendukung program peningkatan dan pembaruan keterampilan bagi para calon PMI.
Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari negara-negara seperti Taiwan, Hongkong, dan Jepang.
Di sisi lain, Menteri Abdul Kadir juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat untuk waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang mencurigakan, terutama yang disebarkan melalui media sosial.
“Jangan mudah percaya pada informasi yang sumbernya tidak jelas. Banyak kasus kejahatan perdagangan orang (TPPO) yang bermula dari interaksi di media sosial. Tragisnya, beberapa korban bahkan langsung menjadi target penculikan setibanya di negara tujuan,” ungkapnya dengan nada keprihatinan.
Sinergi antara UNS dan Kementerian P2MI ini diharapkan dapat menghasilkan mekanisme penempatan pekerja migran yang legal, aman, dan berdaya saing tinggi.
Lebih jauh, kolaborasi ini juga mencakup riset kebijakan untuk menyempurnakan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia di masa depan.***
Editor | : | Alifian |
---|