Rinto Subekti Tegaskan Pancasila sebagai Pondasi Etika Perekonomian Nasional

SRAGEN, HARIANKOTA. COM – Perekonomian bukan sekadar angka, laba, atau nilai pasar. Namun, ekonomi menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga landasan etika dalam menjalankan sistem ekonomi nasional. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila menjadi kompas moral yang mengarahkan pembangunan ekonomi agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Demikian disampaikan Rinto Subekti yang merupakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus Anggota MPR RI saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Sragen, Selasa (22/4/2025), Rinto menjelaskan mengenai urgensi empat pilar kebangsaan terutama bagaimana kaitan antara Pancasila dengan perekonomian Indonesia.

“Pancasila terdiri dari lima sila yang saling melengkapi dan membentuk kesatuan nilai. Kelima sila ini menghadirkan etika ekonomi khas Indonesia,” ujar Rinto Subekti.

Lebih lanjut, Rinto menjabarkan Pancasila tersebut yakni, Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut dia, ekonomi harus berjalan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai spiritual.

Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, itu terkait dengan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan tidak adanya eksploitasi menjadi cerminan sila kedua.

Ketiga, Persatuan Indonesia, yakni ekonomi tidak boleh memecah belah bangsa. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dengan Permusyawaratan Perwakilan, kebijakan ekonomi seharusnya dirumuskan melalui dialog dan musyawarah, melibatkan suara rakyat, dan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan modal.

Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Ini merupakan tujuan utama ekonomi yang merata, bukan hanya untuk mereka yang berada di kota besar, namun untuk semua rakyat di pelosok negeri.

Rinto Subekti juga menyatakan bahwa ekonomi Pancasila mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, dengan keadilan sosial sebagai dasarnya.

Seperti, Koperasi dan UMKM sebagai penyongkong ekonomi rakyat, Program dana desa untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, dan Kebijakan subsidi dan perlindungan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga yang rentan.

“Etika Pancasila juga tampak dalam upaya pemerintah menolak praktik korupsi, monopoli, dan mafia perdagangan yang merugikan masyarakat banyak,” tegasnya.

Di era globalisasi dan ekonomi digital, nilai-nilai Pancasila kerap tergeser oleh orientasi profit semata.

Persaingan bebas, gaya hidup konsumtif, dan praktik ekonomi yang tidak beretika menjadi tantangan nyata. Oleh karena itu, Pancasila dalam pendidikan, kebijakan, dan budaya kerja menjadi sangat penting.

“Masyarakat sebagai pelaku ekonomi utama, perlu menjadikan Pancasila bukan hanya hafalan, namun pedoman dalam bersikap dan bertindak di dunia ekonomi,” pungkasnya. (aya)