Ketum DPP HPK Baru Hasil Munaslub 2024 Langsung Tancap Gas Perbaiki Tata Kelola Organisasi

Munaslub Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK)

3 Maret 2024, 16:39 WIB

Foto/istimewa

KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Tony Hatmoko terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HPK dalam
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) Indonesia yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah.

Munaslub sendiri digelar Sabtu (2/3/2024) malam diikuti lima dari enam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HPK Indonesia. Yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur dan Yogyakarta. Sementara DPD HPK Bali tidak hadir dalam Munaslub tersebut.

Wakil Ketua DPP HPK, Ratu Dewi Kunti mengatakan, hasil Munaslub tersebut adalah memberhentikan Hadi Prajoko sebagai ketua Umum (Ketum) HPK dan memilih Tony Hatmoko sebagai Ketum HPK sekaligus juga menetapkan Kepengurusan DPP HPK hasil Munaslub.

Hadi Prajoko sebelumnya terpilih sebagai Ketum HPK dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) yang digelar pada 23-25 Juni 2023 lalu di Karanganyar.

Ditambahkan Ratu Dewi Kunti Munaslub ini untuk mengevaluasi dan melakukan pembenahan organisasi. Pihaknya melihat bahwa saat ini melihat ada banyak miss komunikasi, miss management dari Ketua Umum (Hadi Prajoko) sebelumnya.

“Dan bagi kami itu merentankan apa yang telah kita perjuangkan untuk para penghayat kepercayaan,” ungkapnya.

Sekretaris Umum HPK, Tatang Cahyono menyebut selama masa kepemimpinan Hadi Prajoko dinilai meresahkan bagi masyarakat penghayat. Salah satunya memecat para pengurus dan menggantinya tanpa melalui mekanisme yang benar.

Ketum sebelumnya juga diduga telah melakukan perubahan Administrasi Hukum Umum (AHU) SK Kemenkumham hasil Munas 2023 menjadi AHU 2024.

“Padahal untuk merubahnya harusnya sesuai mekanisme melalui Munas atau Munaslub,” ujarnya.

Tony Hatmoko yang terpilih sebagai Ketum HPK hasil Munaslub tahun 2024 menyebut banyak pekerjaan rumah (PR) yang segara diselesaikan. Salah satunya untuk untuk memperbaiki terkait tata kelola organisasi.

“Karena Munaslub ini lahir karena adanya tata kelola organisasi yang tidak bisa berjalan dengan baik,” beber Tony.

Pihaknya juga segera melakukan konsulidasi, karena sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

“Itu menjadi PR besar kita secara organisasi untuk memfasilitasi warga penghayat dan masyarakat adat. Juga menyiapkan pedoman untuk saudara-saudara kita,” papar Tony.

Termasuk mengakumodir warga penghayat dan masyarakat adat yang berasal dari luar Jawa berkeinginan besar untuk bergabung dalam HPK.

“Sayangnya saat itu terkendala oleh tata organisasi kemarin yang tidak berjalan baik. Dengan Munaslub ini kita bisa segera untuk mengakumodir mereka untuk membentuk kepengurusan di wilayah masing-masing,” pungkas Tony.

Sementara dari pihak Ketua Umum sebelumnya Hadi Prajoko belum bisa dihubungi.

Follow Berita Hariankota di Google News

Berita Terkait