Joglosemar Bergerak! Serukan Rekonsiliasi Nasional Selamatkan PWI dari Perpecahan

SOLO, HARIANKOTA. COM – Gelombang keprihatinan melanda tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air.

Konflik internal yang berlarut-larut kini dipandang mengancam eksistensi dan efektivitas PWI, memicu seruan mendesak untuk rekonsiliasi dari sejumlah tokoh dan aktivis pers terkemuka di kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang).

Dalam pertemuan informal yang berlangsung di Sekretariat PWI Surakarta, yang berlokasi strategis di Kompleks Monumen Pers Nasional, Solo, para tokoh pers sepakat bahwa sudah saatnya konflik yang telah berlangsung lebih dari setahun ini diakhiri demi menyelamatkan organisasi.

Hadir dalam diskusi krusial tersebut figur-figur berpengaruh seperti Sihono HT (Yogyakarta), Amir Machmud NS (Semarang), Setiawan Hendra Kelana (PWI Jawa Tengah), serta tuan rumah Anas Syahirul (PWI Surakarta).

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat akan keinginan kuat dari akar rumput PWI untuk segera mengatasi perpecahan.

Dampak Mengkhawatirkan Konflik Internal: Kepercayaan Luntur, Kompetensi Wartawan Terhambat

Para aktivis pers Joglosemar dalam pernyataan bersama mereka menyoroti dampak destruktif dari konflik yang berkepanjangan ini. Mereka mengungkapkan bahwa kepercayaan dari mitra kerja PWI menurun drastis, program unggulan seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mengalami stagnasi, dan proses kaderisasi wartawan menjadi terhambat.

“Banyak pihak yang sebelumnya mendukung program PWI kini memilih untuk menunggu kejelasan situasi. Ini jelas merugikan kita secara materiil dan terutama non-materiil, karena PWI kehilangan momentum untuk berkontribusi lebih besar,” ungkap salah seorang aktivis dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, ketidakmampuan PWI untuk menyelenggarakan UKW yang diakui oleh Dewan Pers menjadi batu sandungan besar.

Akibatnya, puluhan calon anggota potensial memilih untuk bergabung dengan organisasi atau lembaga uji kompetensi lain, yang berpotensi menghilangkan ribuan anggota baru di berbagai penjuru Indonesia.

Intervensi Pemerintah Gagal, Konflik PWI Meluas ke Daerah

Ironisnya, konflik internal PWI tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga telah merembet ke daerah-daerah. Pemerintah, melalui dua kementerian terkait—Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)—sebenarnya telah berupaya untuk memediasi kedua kubu yang berseteru.

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, bahkan sempat mengusulkan penyelenggaraan Kongres Dipercepat pada 10 Desember 2024 sebagai solusi.

Namun, rencana tersebut kandas lantaran belum adanya kesepakatan solid mengenai daftar peserta kongres, yang juga dipicu oleh dualisme kepengurusan di berbagai tingkatan daerah.

HPN Terpecah Belah, Advokasi Pers Melemah, Isu Krusial Terabaikan

Dampak paling nyata dari perpecahan ini terlihat saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2025 lalu.

Perayaan HPN justru digelar di dua lokasi berbeda, yaitu Kalimantan Selatan dan Riau, menciptakan kebingungan di kalangan anggota dan mitra PWI terkait legitimasi acara dan logo resmi organisasi.