Hal serupa juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Saat penyampaian pandangan Fraksi, Ketua Fraksi Partai Gerindra Adhe Eliana dan juru bicara Fraksi PKB Tiara Puspita meminta agar PJ Bupati netral saat Pikada. Begitu pula Juru bicara Fraksi Partai Demokrat dan PAN.
Selain itu meminta agar PJ Bupati netral saat pilkada, masing-masing Fraksi juga memberikan aspresiasi atas kinerja Pemkab Karanganyar dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 dari yang ditargetkan Rp406.337.151.885 terealisasi Rp441.862.394.424.
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan enam fraksi di DPRD telah menyampaikan pandangan umumnya atas laporan pertanggungjawaban pelaporan APBD tahun 2023.
Ada dua hal yang disoroti dari pandangan umum fraksi, dimana Fraksi menekankan netralitas Pj Bupati dan ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Jangan sampai pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN saat pemilu 2024 lalu, terjadi di Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November nanti.
Diketahui ada beberapa kasus pelanggaran ASN saat Pemilu lalu. Atas pelanggaran ini, sejumlah ASN dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. “Kami ingatkan untuk Pak Pj Bupati untuk netralitas. Jangan main-main netralitas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bagus Selo juga meminta Pj. Bupati mengingatkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak absen dalam rapat paripurna bersama DPRD. Sebab banyak pimpinan OPD tak hadiri rapat paripurna DPRD.
Pj Sekda Karanganyar Zulfikar Hadidh yang hadir mewakili Pj. Bupati Timotius Suryadi mengatakan siap melaksanakan dengan menjunjung tinggi netralitas ASN. Pemkab terus menyampaikan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas.
“Kami terus menekankan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas sebagai abdi negara. Karena tidak main-main, siapa pun yang melanggar akan dijatuhi sanksi tegas. Dan itu sudah ada contohnya saat pemilu kemarin,” ujarnya. ***
| Editor | : |
|---|
