Jelang Pilkada Serentak, Lima Fraksi DPRD Karanganyar Ingatkan PJ Bupati Netral

KARANGANYAR, HARIANKOTA.COM – Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pillada) Karanganyar 2024, Fraksi-Fraksi ramai-ramai memberikan warning pada PJ Bupati untuk netral.

Permintaan agar PJ Bupati untuk netral ini disampaikan lima fraksi di DPRD saat rapat Paripurna, Kamis (30/4/5/2024).

Hanya Fraksi Partai Golkar yang tak menyinggung sama sekali kenetralan PJ Bupati saat penyampaian pandangan Fraksi terhadap Pengantar Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Lima fraksi itu yaitu Fraksi PKS, PDIP, Gerindra, PKB dan Demokrat. Sedangkan Partai Golkar lebih banyak menyampaikankinerja Pemkab Karanganyar yang kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan daerah Tahun 2023. Penghargaan BPK ini diraih untuk ke sepuluh kalinya.

Juru bicara FPKS DPRD Karanganyar Samsul dalam pandangan fraksi memiminta agar PK Bupati menjunjung tinggi netralitas ASN di Pilkada.

“Kami minta PJ Bupati cukup bertugas menyirami biar adem (dingin). Tolong sampaikan pada pak PJ Bupati yang pada Sekda, “ungkap Samsul.

Senada, Juru bicara Fraksi PDIP Sartono saat membacakan pandangan umum fraksinya menyampaikan sebagai kabupaten dengan keberagaman budaya, agama, dan suku, salah satu tantangan besar yang harus mampu dijaga PJ Bupay dalam menjaga persatuan dan kesatuan selama proses Pilkada.

Pilkada yang damai, ungkap Sartono tak hanya sebatas slogan semata. Namun menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara. Karena itu, FPDIP meminta PJ Bupati Karanganyar harus bersikap netral dalam seluruh tahapan penyelenggaran Pilkada Kabupaten Karanganyar.

“Pj Bupati dan seluruh ASN harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat supaya kondusifitas di aparatur pemerintahan dan kondusifitas masyarakat Karanganyar selama Pilkada tetap terjaga,”pintanya.

Ia mengatakan netralitas ASN di Pilkada sangat penting. Karena kualitas aparatur birokrasi tak boleh berubah dalam memberikan pelayanan publik. Meskipun pucuk pimpinannya berganti karena ada mekanisme pemilu. FPDIP mengingatkan agar Pj. Bupati bersikap netral.