Foto Humas Pemprov Jateng
SEMARANG, HARIANKOTA.COM Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka posko pelayanan pupuk bersubsidi, Selasa (8/11/2022). Posko tersebar di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah.
Ganjar sebut pupuk subsidi saat ini jumlahnya terbatas. Pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian agar bisa menambah kekurangan pupuk bersubsidi.
Ganjar meminta agar seluruh komponen mau bersinergi mengintegrasikan data. Sehingga meminimalisasi perbedaan harga yang jadi potensi jual beli ilegal.
“Maka dalam posisi yang kurang, harus didistribusikan kepada seluruh calon penerima itu, ya datanya betul-betul akurat,” beber Ganjar, Selasa (8/11/2022) dilansir dari laman resmi pemprov jateng.
Ditambahkan Ganjar, kebijakan Kartu Tani mulai diterapkan. Sehingga bisa mengakomodasi para petani yang luasan sawahnya dua hektare ke bawah dan memang berhak.
“Nah kalau mereka nyewa lahan satu hektare, setengah hektare, terus kemudian dikumpul-kumpulkan jadi satu jadi punya lahan dua puluh hektare, satu-satu unit atau satu nama yang ada di situ kan bisa mengakses pupuk. Tapi diakumulasikan sebenarnya ini tidak berhak untuk mendapatkan subsidi pupuk,” jelas Ganjar.
Mantan anggota DPR RI ini berharap seluruh komponen dapat mendukung penambahan alokasi subsidi pupuk. Sehingga pemanfaatannya bagi produktivitas petani bisa terasa.
“Tapi kalau tidak ya kita harus membuat gerakan semi organik. Kalau kemudian yang lain sudah ada yang organik, itu mesti kita kasih insentif. dikontrol,” ujarnya.
Posko pelayanan pupuk subsidi tersebut, kata Ganjar, juga sekaligus mewadahi masyarakat yang selama ini masih banyak mengadu lewat WhatsApp pribadinya.
“Sampai hari ini, WA saya pun meng-handle langsung. Pak pupuk lagi langka. Di mana, siapa nama petaninya, saya minta kartu tannya. Karena saya menjamin yang punya kartu tani, apalagi sudah melalui RDKKnya, pasti bisa,” tegasnya.
Di sisi lain, Ganjar mengimbau para penyuluh dan pihak terkait untuk memperbaiki data petani. Sehingga nantinya proses distribusi berjalan dengan baik.
“Evaluasi kami ternyata pada saat menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) itu tidak presisi, maka saya minta tolong kawan-kawan penyuluh kita lebih baik. Sistem kita berkembang lebih baik, agar kemudian distribusinya juga lebih baik,” tutupnya.
| Editor | : |
|---|
