SEMARANG, HARIANKOTA.COM – Munculnya wacana dan peluang akan kembalinya sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, seperti diungkapkan Ketua KPU RI Hasyim As’ari telah memantik kontroversi yang luas ditengah masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti sebut
pernyataan itu dianggap tidak kredible dan tidak etis, karena diungkap oleh Ketua KPU, sebagai pelaksana UU.
Pernyataan ketua KPU itu dicurigai sebagai adanya konspirasi politik untuk mengembalikan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup / coblos partai.
“Dengan sistem ini dimungkinkan ada partai politik yang akan sangat diuntungkan demi merebut kemenangan,” papar Rinto melalui rilia tertulis yang diterima HARIANKOTA.COM.
Menghadapi dinamika politik yang dinilai kontraproduktif dalam alam demokrasi yang makin terbuka, dirinya selaku Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dengan tegas menolak pemberlakuan sistem Pemilu dengan proporsional tertutup.
“Penolakan ini sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi dari sandera/ pembajakan politik oleh kekuatan politik tertentu,” tegasnya.
Sistem Pemilu proporsional tertutup juga bertolak belakang dengan Visi dan Misi Partai Demokrasi, dimana praktik demokrasi harus dijalankan secara terbuka dan transparan dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utamanya.
Pemberlakuan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga menjadi wujud kemunduran demokrasi dan bentuk nyata pembodohan rakyat (publik).
“Sekaligus mengkianati cita-cita reformasi yang mengamanatkan sistem demokrasi secara terbuka dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” lanjut.
Pemilu dengan Sistem Proporsional juga tidak akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, yang dekat dan disukai rakyat. Masyarakat akan dipaksa memilih para pemimpinnya secara tidak ideal, seperti; Memilih Kucing Dalam Karung.
“Karena tidak ada keuntungan bagi kematangan berdemokrasi dan hanya akan membodohi rakyat,” tuturnya.
Untuk itu DPD Partai Demokrat Jateng mengajak semua komponen masyarakat pecinta Demokrasi untuk menolak dan melawan digulirkannya Sistem Pemilu proporsional tertutup demi keselamatan demokrasi di bumi pertiwi.
| Editor | : |
|---|
