foto/istimewa
YOGYAKARTA, HARIANKOTA.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati gelar diseminasi strategi pengelolaan, pengawasan keuangan haji serta sosialisasi BPIH 1444 H.
Anggota Dewan Pengawas BPKH Heru Muara Sidik sampaikan kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (21/6/2023) ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji di tengah penyelenggaraan ibadah haji 1444 H.
“Sekaligus untuk mensosialisasikan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH kepada masyarakat,” paparnya.
Heru Muara Sidik, menegaskan posisi keuangan haji saat ini sehat dan telah berjalan mendukung pelaksanaan haji 1444H/2023 M. Bahkan BPKH juga siap memberikan nilai manfaat untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah yang menjadi berita baik dari Kerajaan Arab Saudi.
Selain itu hingga akhir Mei 2023, posisi dana kelolaan setelah dilakukannya pelaksanaan transfer penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ke Kementerian Agama telah mencapai Rp155,805 T dengan nilai manfaat pada bulan mei 2023 sebesar Rp4,63 T dan akan terus bertambah.
“BPKH bersama-sama dengan Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI turut mendukung rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji, rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), agar nantinya biaya haji dapat berkeadilan dan berkelanjutan,” lanjut Heru.
Dalam pengelolaan keuangan haji BPKH berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik di Indonesia. Dana Haji dikelola oleh BPKH secara professional pada instrumen syariah yang Aman dan Likuid.
Dana haji saat ini diinvestasikan di instrumen syariah dan sesuai undang-undang, dan wajib menjaga likuiditas sebesar 2,22 x biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan presentase investasi 70,5% dan penempatan bank syariah 29,5%, Solvabilitas 102,74% dan Yield 6,28%.
“Berkaca dari rasio keuangan haji ini BPKH siap untuk mendukung pelaksanaan haji InsyaAllah secara optimal. BPKH dalam megelola dana haji dilakukan secara transparan, dipublikasikan dan di audit oleh BPK dan diawasi oleh DPR Republik Indonesia,” ujarnya.
Selain itu BPKH juga memperoleh opini Wajar Tanapa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Rrepublik Indonesia (BPK RI) 4 Tahun Berturut-turut semenjak tahun 2018 hingga tahun 2021 atas laporan keuangan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang disusun oleh BPKH.
“Hal itu membuktikan bahwa BPKH bekerja secara nyata dan transparan,” tegas Heru.
Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati , menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan keuangan haji yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memastikan dana umat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji bisa lebih efektif dan efisien serta untuk kemaslahatan umat .
“BPKH bisa mengpotimalkan pengelolaan dana haji sehingga bisa memberikan nilai manfaat yang besar lagi bagi jemaah sehingga jemaah dapat merasakan manfaatnya,” pesan My Esti.
“Kegiatan diseminasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji sehingga kita bisa jaga Bersama sama ini dana haji, dana haji dari umat Kembali ke umat,” tambah My Esti.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil kemenag DIY , Aidi Johansah menyampaikan terima kasih kepada BPKH dan Komisi VIII DPR RI telah mengadakan sosialisasi ini serta memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari pusat terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan haji, sehingga menjadi paham dan jauh dari rumor dan hoaks.
Sebagai informasi, penyelenggaraan Ibadah Haji pada 1444 H/ 2023 di Yogyakarta masa tunggunya yaitu hampir 33 tahun, jogja dan jawa tengah jadi 1 embarkasi di solo dan embarkasi solo ini terbanyak total ada 33ribu jemaah , dan ada tambahan lagi jadi 35 ribu, dan tahun ini juga mayoritas lansia, untuk besaran BPIH dan Bipih jemaah haji reguler untuk yogyakarta pada tahun 1444 H/2023 M ini, besarannya BPIH atau biaya keseluruhannya yaitu rata rata sekitar 90 juta, dan untuk Bipih (biaya yang dibayarkan oleh jemaah) hanya sebesar rata rata 49 Juta.
“Nah sisanya, ialah di bayarkan melalui hasil optimalisasi pengelolaan keuangan haji yg dilakukan oleh BPKH,” tutup Johansah.
| Editor | : |
|---|
